KITA HEBAT – Jelaskan urutan muatan pertimbangan apa saja yang harus dijabarkan dalam membuat konsideran suatu peraturan perundang-undangan.
Disini Kita Hebat akan memberikan jawaban dari soal jelaskan urutan muatan pertimbangan apa saja yang harus dijabarkan dalam membuat konsideran suatu peraturan perundang-undangan.
Bagi kamu yang masih belum menemukan jawaban dari soal jelaskan urutan muatan pertimbangan apa saja yang harus dijabarkan dalam membuat konsideran suatu peraturan perundang-undangan, simak ulasan berikut ini.
Dalam menetapkan suatu peraturan perundang-undangan, terdapat serangkaian pertimbangan yang mendalam.
Pertimbangan tersebut mencakup tiga aspek utama yang saling terkait dan memainkan peran penting dalam pembentukan peraturan hukum, yaitu filosofis, sosiologis, dan yuridis.
Mari simak terus kelanjutannya.
Urutan Pertimbangan dalam Membuat Konsideran Suatu Peraturan Perundang-Undangan
- Pokok-pokok pikiran yang bersifat filosofis, sosiologis, dan yuridis
- Pokok-pokok pikiran yang bersifat yuridis normatif
- Pokok-pokok pikiran yang bersifat faktual
1. Filosofis, Sosiologis, dan Yuridis
Pertimbangan pertama dalam merancang peraturan perundang-undangan adalah aspek filosofis, sosiologis, dan yuridis.
Pada dimensi filosofis, peraturan tersebut harus mencerminkan nilai-nilai dasar, di antaranya Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Asas-asas hukum, seperti kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan, juga menjadi landasan penting.
a. Nilai-nilai Filosofis: Pilar Pancasila dan UUD 1945
Dalam aspek filosofis, peraturan perundang-undangan diharapkan mencakup nilai-nilai dasar, terutama yang terkandung dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
b. Kondisi Sosial: Perspektif Sosiologis
Pertimbangan sosiologis menyoroti kondisi dan kebutuhan masyarakat sebagai latar belakang peraturan. Melalui dimensi ini, peraturan dapat lebih responsif terhadap tuntutan dan dinamika sosial.
c. Dimensi Yuridis: Ketentuan Hukum sebagai Fondasi
Aspek yuridis melibatkan ketentuan peraturan yang menjadi dasar kewenangan pembentukan. Ini mencakup prinsip-prinsip hukum yang berlaku di Indonesia.
2. Yuridis Normatif:
Aspek kedua yang menjadi fokus adalah yuridis normatif. Dimensi ini mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar kewenangan pembentukan peraturan hukum.
a. Undang-Undang Dasar: Dasar Kewenangan Utama
Peraturan perundang-undangan dapat bersumber dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, menjadi pijakan utama dalam memberikan dasar kewenangan.
b. Ketentuan Undang-Undang: Landasan Yuridis yang Kuat
Ketentuan Undang-Undang juga menjadi pijakan yang kuat dalam menentukan dasar kewenangan dalam pembentukan peraturan hukum.
c. Peraturan Perundang-Undangan Lainnya: Komprehensif dan Terintegrasi
Pertimbangan yuridis normatif tidak terlepas dari ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya, yang bersifat komprehensif dan terintegrasi.
3. Faktual
Dimensi faktual, sebagai pertimbangan ketiga, memuat kondisi dan kenyataan yang menjadi latar belakang pembentukan peraturan perundang-undangan.
a. Objektif: Kondisi Masyarakat yang Terukur
Faktor objektif mencakup kondisi dan kenyataan yang dapat diukur dan terjadi di masyarakat, menjadi landasan realitas pembentukan peraturan.
b. Subjektif: Keinginan dan Cita-cita
Faktor subjektif mencakup keinginan dan cita-cita pembentuk peraturan, yang dapat mempengaruhi proses perumusan.
Dalam praktiknya, urutan muatan pertimbangan ini bersifat fleksibel.
Pembentuk peraturan dapat menyesuaikan urutannya sesuai kebutuhan dan pertimbangan rasional, memastikan ketepatan dan keberlanjutan dalam pengambilan keputusan hukum.
Semoga ulasan diatas bermanfaat bagi sahabat semua.
Terimakasih.
