Jelaskan Apa Saja yang Menjadi Substansi Materi Perubahan dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 ? Inilah Jawabannya

Avatar
Jelaskan Apa Saja yang Menjadi Substansi Materi Perubahan dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 ? Inilah Jawabannya
Jelaskan Apa Saja yang Menjadi Substansi Materi Perubahan dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 ? Inilah Jawabannya
Shampo Penumbuh Rambut

KITA HEBAT – Halo sahabat bertemu lagi dengan Kita Hebat, kali ini kita akan membahas soal jelaskan apa saja yang menjadi substansi materi perubahan dalam undang-undang nomor 13 tahun 2022.

Namun sebelum kita membahas lebih jauh tentang jelaskan apa saja yang menjadi substansi materi perubahan dalam undang-undang nomor 13 tahun 2022, simak terlebih dulu materi berikut ini.

Pemutih Kulit

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan mengatur mengenai jenis dan tata urutan peraturan perundang-undangan di Indonesia.

Oleh karena itu, setiap jenis peraturan perundang-undangan memuat materi tertentu yang berbeda dengan jenis peraturan perundang-undangan lainnya.

Kemeja Blouse

Dalam periode waktu yang relatif singkat, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 telah mengalami perubahan sebanyak dua kali melalui diterbitkannya Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 merupakan tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Long Tunik Shanghai

Isi Penyempurnaan Undang-Undang nomor 13 tahun 2022

Berikut adalah isi dari penyempurnaan Undang-Undang nomor 13 tahun 2022 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, diantaranya adalah :

a) Menambahkan dan mengatur teknis metode omnibus

b) Memperbaiki kesalahan teknis setelah proses persetujuan bersama antara DPR dan Presiden dalam rapat paripurna dan sebelum pegesahan dan pengundangan

c) Memperkuat keterlibatan serta partisipasi masyarakat yang bermakna (meaningfull participation)

d) Pembentukan Peraturan Perundang-undangan secara elektronik

e) Perubahan sistem pendukung dari peneliti menjadi pejabat fungsional lain yang ruang lingkup tugasnya berkaitan dengan Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

f) Mengubah teknik penyusunan Naskah Akademik

g) Mengubah teknik penyusunan Peraturan Perundang-undangan

Substansi Dasar Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022

  • Penanganan pengujian peraturan perundang-undangan
  • Metode omnibus
  • Pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi rancangan peraturan daerah (Raperda) dan rancangan peraturan kepala daerah (Raperkada)
  • Perbaikan kesalahan teknis penulisan Rancangan Undang-Undang
  • Pengundangan peraturan perundang-undangan
  • Pemantauan dan peninjauan Undang-Undang
  • Partisipasi masyarakat
  • Pembentukan peraturan perundang-undangan secara elektronik
  • Keikutsertaan analis hukum dalam pembentukan peraturan perundang-undangan
  • Dan teknik penyusunan peraturan perundang-undangan

Substansi Materi Perubahan dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (UU 13/2022) mengandung beberapa perubahan materi yang signifikan, di antaranya:

Rampingnya Tata Urutan Peraturan Perundang-Undangan

UU 13/2022 menyederhanakan tata urutan peraturan perundang-undangan dari tujuh tingkat menjadi lima tingkat, yaitu:

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

  • Undang-Undang
  • Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu)
  • Peraturan Pemerintah
  • Peraturan Presiden
  • Peraturan Daerah (Perda)
  • Penambahan Materi yang Harus Diatur dengan Undang-Undang
  • UU 13/2022 menambahkan materi yang harus diatur dengan Undang-Undang.

Pemberdayaan DPD dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

Pemberdayaan DPD dalam pembentukan peraturan perundang-undangan diantaranya adalah :

  • DPD dapat mengajukan Rancangan Undang-Undang (RUU) kepada DPR
  • DPD dapat meminta DPR untuk membahas RUU yang diajukan oleh DPD
  • DPD dapat meminta DPR untuk membahas RUU yang diajukan oleh Presiden
  • DPD dapat memberikan pertimbangan terhadap RUU yang diajukan oleh DPR
  • DPD dapat memberikan pertimbangan terhadap RUU yang diajukan oleh Presiden
  • DPD dapat memberikan pertimbangan terhadap RUU yang diajukan oleh lembaga negara lainnya

Penguatan Partisipasi Masyarakat

UU 13/2022 memperkuat partisipasi masyarakat dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan.

Semoga ulasan tentang jelaskan apa saja yang menjadi substansi materi perubahan dalam undang-undang nomor 13 tahun 2022 diatas bermanfaat bagi sahabat semua.

Terimakasih.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *