KITA HEBAT – Mengapa pembukaan uud 1945 tidak boleh diubah ? Pembukaan UUD 1945 tidak boleh diubah karena merupakan fondasi dasar dan tujuan negara Indonesia yang sangat penting.
Pembukaan ini memuat nilai-nilai luhur yang mencerminkan identitas bangsa dan menjadikan UUD 1945 sebagai sumber hukum tertinggi di Indonesia.
Dalam artikel ini, Kita Hebat akan membahas mengapa pembukaan ini sangat penting dan tidak bisa diubah, serta implikasi yang mungkin terjadi jika hal tersebut dilakukan.
Mengapa Pembukaan Uud 1945 Tidak Boleh Diubah ?
Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 telah lama dianggap sebagai staatsidee (ide dasar negara) yang fundamental.
Oleh karena itu, perubahan terhadapnya dianggap sebagai pengubahan dasar negara itu sendiri.
Pembukaan UUD 1945 memuat berbagai elemen yang menjadi dasar kehidupan berbangsa dan bernegara.
Maka dari itu pembukaan UUD 1945 tidak boleh diubah :
- Dasar Negara Pancasila: Pembukaan UUD 1945 berisi Pancasila yang merupakan dasar negara Indonesia. Pancasila tidak hanya menjadi filsafat hidup bangsa, tetapi juga menjadi pedoman dalam penyelenggaraan negara.
- Cita-cita dan Tujuan Negara: Di dalam pembukaan, terdapat cita-cita untuk menciptakan negara yang adil dan makmur serta ikut serta dalam menciptakan perdamaian dunia. Ini menunjukkan visi dan misi negara Indonesia sebagai bangsa yang berdaulat.
- Sumber Hukum Tertinggi: Pembukaan UUD 1945 juga berfungsi sebagai sumber hukum tertinggi yang mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia. Mengubahnya dapat mengakibatkan ketidakpastian hukum.
- Staatsidee: Pembukaan UUD 1945 menggambarkan staatsidee atau citra negara berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Ini adalah simbol persatuan dan kesatuan bangsa yang tidak dapat diubah.
Keberlanjutan Hukum dan Kedaulatan
Pembukaan UUD 1945 tidak hanya penting secara filosofis, tetapi juga dari segi hukum. Dalam konteks ini, penting untuk memahami beberapa aspek berikut:
Struktur Hukum UUD 1945
UUD 1945 memiliki dua bagian utama: pembukaan dan batang tubuh.
- Bagian yang Tidak Bisa Diubah: Pembukaan adalah bagian yang tidak dapat diubah, sementara batang tubuhnya, seperti pasal-pasal dan ayat-ayat, dapat direvisi sesuai kebutuhan.
- Kewenangan MPR: MPR (Majelis Permusyawaratan Rakyat) diberi kewenangan untuk mengubah dan menetapkan UUD 1945, yang diatur dalam Pasal 37 UUD 1945.
Konsekuensi Perubahan
Mengubah pembukaan dapat menimbulkan dampak yang serius bagi negara, antara lain:
- Krisis Identitas: Perubahan ini dapat menyebabkan hilangnya identitas bangsa dan dasar filosofis yang selama ini dijunjung tinggi.
- Ketidakpastian Hukum: Jika pembukaan diubah, dapat mengakibatkan kekacauan dalam struktur hukum dan sistem pemerintahan.
- Penolakan Masyarakat: Upaya untuk mengubah pembukaan bisa memicu penolakan dari masyarakat, yang merasa bahwa perubahan tersebut tidak sesuai dengan aspirasi dan cita-cita bangsa.
Bagian Mana yang Boleh Diubah Pada Uud 1945 ?
Bagian tubuh konstitusi dari UUD 1945 dapat mengalami perubahan, mencakup pasal-pasal serta ayat-ayatnya.
Namun, Pembukaan UUD 1945 tidak dapat diubah karena memuat Pancasila, yang merupakan dasar ideologi terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), dasar negara, serta cita-cita negara.
Prosedur perubahan UUD 1945 diatur dalam Pasal 37 UUD 1945, dengan syarat sebagai berikut:
