KITA HEBAT – Tentang soal jelaskan perkembangan ekonomi pada masa demokrasi terpimpin.
Apakah kamu sedang mencari jawaban dari soal jelaskan perkembangan ekonomi pada masa demokrasi terpimpin ?
Kamu sudah berada di website yang tepat, disini Kita Hebat akan membahas jelaskan perkembangan ekonomi pada masa demokrasi terpimpin.
Masa Demokrasi Terpimpin adalah periode dalam sejarah Indonesia yang berlangsung dari tahun 1959 hingga 1966, di mana Presiden Soekarno memimpin pemerintahan dengan konsep “Demokrasi Terpimpin”.
Periode ini memiliki dampak signifikan terhadap perkembangan ekonomi Indonesia. Berbagai warna demokrasi tercipta pada saat demokrasi terpimpin.
Perkembangan Ekonomi pada Masa Demokrasi Terpimpin
Pada masa Demokrasi Terpimpin di Indonesia (1966-1998), keadaan ekonomi cenderung diwarnai oleh kebijakan pembangunan yang terpusat dan diawasi secara ketat oleh pemerintah.
Meskipun terdapat peningkatan dalam sektor industri dan infrastruktur, tetapi pengaruh negatif dari beberapa kebijakan ekonomi, seperti monopoli pemerintah dalam sektor ekonomi tertentu, kurangnya inovasi, dan rendahnya efisiensi, menyebabkan pertumbuhan ekonomi yang tidak merata dan ketidakstabilan.
Selain itu, adanya keterlibatan pemerintah dalam kepemilikan dan pengelolaan bisnis juga membatasi perkembangan sektor swasta.
Pada umumnya, keadaan ekonomi Indonesia saat demokrasi terpimpin cenderung tidak stabil, diwarnai oleh campuran antara pembangunan ekonomi dan keterbatasan dalam hal kebebasan ekonomi.
Berikut adalah beberapa aspek perkembangan ekonomi pada masa Demokrasi Terpimpin:
Ekonomi Terkendali oleh Pemerintah
Pada masa ini, pemerintah memiliki peran yang sangat besar dalam mengendalikan sektor ekonomi. Banyak perusahaan besar nasionalisasi dan diambil alih oleh pemerintah, yang kemudian dikelola secara sentralistik.
Pembangunan Infrastruktur Besar
Pemerintah Soekarno fokus pada pembangunan infrastruktur besar untuk mendukung pembangunan nasional. Proyek-proyek megah seperti proyek irigasi, jalan raya, dan proyek Monumen Nasional (Monas) adalah contoh dari upaya ini.
Pembentukan BUMN (Badan Usaha Milik Negara)
Pemerintahan Demokrasi Terpimpin mendirikan banyak Badan Usaha Milik Negara (BUMN) untuk mengendalikan sektor-sektor kunci dalam ekonomi, seperti perbankan, pertambangan, dan industri strategis lainnya.
Politik Ekonomi Nasionalis
Pemerintah Soekarno menerapkan kebijakan ekonomi yang sangat nasionalis, dengan mengutamakan kepemilikan dan kendali penuh oleh negara terhadap sumber daya ekonomi.
Penggunaan Pembangunan Ekonomi sebagai Alat Politik
Pembangunan ekonomi digunakan sebagai alat politik untuk memperkuat legitimasi pemerintahan. Upaya ini mencakup penyelenggaraan Konferensi Asia-Afrika di Bandung pada tahun 1955 sebagai upaya diplomasi dan promosi politik luar negeri Indonesia.
Krisis Ekonomi dan Akhir Demokrasi Terpimpin
Meskipun ada pencapaian ekonomi tertentu, masa Demokrasi Terpimpin juga menyaksikan krisis ekonomi yang semakin memburuk, terutama setelah terjadinya konfrontasi dengan Malaysia dan upaya pengambilalihan Irian Barat.
Krisis ini, bersamaan dengan tekanan politik dan ketegangan sosial, berkontribusi pada akhir dari era Demokrasi Terpimpin pada tahun 1966.
Ciri-Ciri Demokrasi Terpimpin
Berikut ini adalah ciri-ciri dimasa demokrasi terpimpin, diantaranya adalah :
Pemimpin Tunggal: Salah satu ciri utama demokrasi terpimpin adalah adanya pemimpin tunggal atau kepala negara yang memiliki otoritas besar. Pemimpin ini dapat menjadi presiden atau pemimpin partai politik yang mendominasi pemerintahan.
Partai Tunggal: Partai politik yang mendukung pemerintah memiliki dominasi yang kuat, bahkan bisa menjadi satu-satunya partai yang diperbolehkan. Partai ini biasanya menjadi kendali utama dalam pengambilan keputusan politik.
Kontrol Media: Media massa dikendalikan oleh pemerintah atau partai penguasa, sehingga informasi yang disampaikan cenderung mendukung pandangan resmi pemerintah. Hal ini dapat menghambat kebebasan pers dan pluralitas informasi.
Pengawasan Ketat: Pemerintah melakukan pengawasan dan kontrol yang ketat terhadap kegiatan politik, termasuk organisasi politik dan kelompok masyarakat sipil. Ini bertujuan untuk memastikan stabilitas dan keamanan pemerintahan.
Pemilihan Terkontrol: Meskipun mungkin ada pemilihan umum, proses pemilihan seringkali tidak adil atau terkontrol. Pemimpin yang berkuasa dapat memanipulasi pemilihan untuk memastikan kemenangan partai atau kandidat yang diinginkan.
Ketidaksetaraan Politik: Ada ketidaksetaraan dalam akses politik dan partisipasi masyarakat. Kekuasaan politik cenderung terpusat pada sejumlah kecil individu atau kelompok elit, sementara partisipasi masyarakat umumnya dibatasi.
Keterbatasan Kebebasan Berpendapat: Meskipun mungkin ada bentuk kebebasan berpendapat, namun seringkali ada batasan atau pembatasan terhadap ekspresi politik yang tidak sesuai dengan pandangan pemerintah.
Stabilitas Politik yang Diutamakan: Demokrasi terpimpin cenderung menekankan stabilitas politik di atas segalanya. Pemerintah lebih fokus pada pemeliharaan ketertiban dan keamanan daripada memberikan ruang bagi perubahan politik yang signifikan.
Itulah perkembangan ekonomi pada masa demokrasi terpimpin. Perlu dicatat bahwa evaluasi terhadap masa Demokrasi Terpimpin cenderung beragam, dengan beberapa melihatnya sebagai periode pembangunan dan nasionalisme, sedangkan yang lain menyoroti kegagalan dan krisis ekonomi yang menyertainya.
Apakah kamu sudah mendapatkan jawaban dari soal perkembangan ekonomi pada masa demokrasi terpimpin ?
Semoga bermanfaat ya.
