MEJA PINTAR -Tahukah kamu apa perbedaan integrasi nasional secara politis dan antropologis ?
Mengutip dari berbagai sumber kali ini Meja Pintar akan memberikan penjelasan perbedaan integrasi nasional secara politis dan antropologis.
Budayakan membaca perbedaan integrasi nasional secara politis dan antropologis sampai selesai agar kamu tidak salah memahaminya.
Indonesia adalah negara yang terdiri dari berbagai macam perbedaan, baik dalam hal suku, agama, budaya, bahasa, maupun wilayah.
Untuk menjaga persatuan dan kesatuan bangsa, Indonesia membutuhkan integrasi nasional, yaitu proses penyatuan berbagai perbedaan tersebut dalam identitas nasional yang utuh dan harmonis.
Integrasi nasional dapat dipahami dari dua sudut pandang, yaitu politik dan antropologi. Kedua sudut pandang ini memiliki perbedaan dalam melihat fungsi, cara, dan tujuan integrasi nasional.
Artikel ini akan membahas tentang pengertian, perbedaan, dan contoh integrasi nasional secara politik dan antropologi.
Integrasi Nasional Secara Politik
Integrasi nasional secara politik adalah upaya untuk menyatukan berbagai kelompok sosial dan budaya dalam identitas nasional yang sama, dengan menggunakan alat-alat politik, seperti konstitusi, ideologi, partai, pemilu, dan lain-lain.
Integrasi nasional secara politik bertujuan untuk menciptakan stabilitas, kohesi, dan legitimasi politik dalam negara.
Integrasi nasional secara politik memiliki beberapa ciri, yaitu:
- Bersifat formal, yaitu mengikuti aturan dan norma yang ditetapkan oleh negara.
- Bersifat top-down, yaitu diprakarsai dan diatur oleh pemerintah atau elit politik.
- Bersifat rasional, yaitu didasarkan pada pertimbangan logis dan kepentingan bersama.
- Bersifat instrumental, yaitu digunakan sebagai sarana untuk mencapai tujuan politik tertentu.
Contoh integrasi nasional secara politik di Indonesia adalah:
- Pembentukan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), yang merupakan bentuk negara dan pemerintahan Indonesia yang mengakomodasi berbagai daerah otonom dalam satu kesatuan.
- Penerapan Pancasila sebagai ideologi dan falsafah bangsa Indonesia, yang mengandung lima sila yang menjadi dasar negara, yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan Yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, dan Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia.
- Penyelenggaraan pemilihan umum (pemilu) sebagai mekanisme demokrasi untuk memilih wakil rakyat dan pemimpin negara, yang diikuti oleh berbagai partai politik yang mewakili berbagai kepentingan dan aspirasi rakyat.
Integrasi Nasional Secara Antropologi
Integrasi nasional secara antropologi adalah upaya untuk menyesuaikan berbagai unsur kebudayaan yang ada dalam masyarakat, sehingga tercipta harmoni dan keserasian fungsi dalam kehidupan bersama.
Integrasi nasional secara antropologi bertujuan untuk menciptakan keragaman, toleransi, dan solidaritas sosial dalam masyarakat.
Integrasi nasional secara antropologi memiliki beberapa ciri, yaitu:
- Bersifat informal, yaitu mengikuti adat dan tradisi yang berkembang di masyarakat.
- Bersifat bottom-up, yaitu dipengaruhi dan ditentukan oleh rakyat atau masyarakat.
- Bersifat emosional, yaitu didasarkan pada perasaan dan nilai-nilai yang dijunjung tinggi oleh masyarakat.
- Bersifat substantif, yaitu digunakan sebagai tujuan untuk mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan bersama.
Contoh integrasi nasional secara antropologi di Indonesia adalah:
- Penerapan konsep Bhinneka Tunggal Ika sebagai semboyan dan motto bangsa Indonesia, yang berarti berbeda-beda tetapi tetap satu. Konsep ini menggambarkan keberagaman suku, ras, agama, budaya, dan bahasa yang ada di Indonesia, yang tidak menghalangi persatuan dan kesatuan bangsa.
- Pelaksanaan gotong royong sebagai bentuk kerjasama dan kebersamaan dalam masyarakat, yang dilakukan untuk menyelesaikan berbagai masalah dan kebutuhan bersama, seperti membangun rumah, membersihkan lingkungan, atau mengadakan pesta rakyat.
- Penghormatan terhadap nilai-nilai luhur yang ada dalam masyarakat, seperti sopan santun, hormat-menghormati, saling membantu, dan saling menghargai, yang menjadi dasar etika dan moral dalam berinteraksi dengan sesama.
Kesimpulan
Integrasi nasional adalah proses penyatuan berbagai perbedaan yang ada dalam masyarakat dalam identitas nasional yang utuh dan harmonis. Integrasi nasional dapat dipahami dari dua sudut pandang, yaitu politik dan antropologi. Kedua sudut pandang ini memiliki perbedaan dalam melihat fungsi, cara, dan tujuan integrasi nasional.
Integrasi nasional secara politik lebih condong pada upaya penyatuan kelompok sosial dan budaya dalam identitas nasional yang sama, dengan menggunakan alat-alat politik, seperti konstitusi, ideologi, partai, pemilu, dan lain-lain. Integrasi nasional secara politik bertujuan untuk menciptakan stabilitas, kohesi, dan legitimasi politik dalam negara.
Sementara itu, integrasi nasional secara antropologi lebih condong pada upaya penyesuaian unsur-unsur kebudayaan yang ada dalam masyarakat, sehingga tercipta harmoni dan keserasian fungsi dalam kehidupan bersama.
Integrasi nasional secara antropologi bertujuan untuk menciptakan keragaman, toleransi, dan solidaritas sosial dalam masyarakat.
Semoga penjelasan perbedaan integrasi nasional secara politis dan antropologis diatas bermanfaat.
