KITA HEBAT – Bagaimana kedudukan konvensi ketatanegaraan dalam sistem norma yang berlaku di Indonesia ?
Apakah kamu masih kesulitan menjawab soal bagaimana kedudukan konvensi ketatanegaraan dalam sistem norma yang berlaku di Indonesia ?
Jangan khawatir, disini Kita Hebat akan memberikan jawaban dari soal bagaimana kedudukan konvensi ketatanegaraan dalam sistem norma yang berlaku di indonesia.
Konvensi ketatanegaraan, sebagai norma hukum dasar tak tertulis, telah menjadi bagian integral dari sistem ketatanegaraan Indonesia.
Sejak masa kemerdekaan, keberadaan konvensi ini tidak hanya diakui dalam teori, tetapi juga termanifestasi dalam praktik ketatanegaraan sehari-hari.
Namun, apa sajakah ciri-ciri, syarat, dan contoh konkret konvensi ketatanegaraan di Indonesia yang dapat memberikan pandangan yang lebih dalam?
Kedudukan Konvensi Ketatanegaraan dalam Sistem Hukum Nasional
Konvensi ketatanegaraan memiliki kududukan sentral dan peranan yang sangat vital dalam kerangka hukum nasional Indonesia.
Kehadirannya membawa dinamika signifikan, memastikan bahwa asas-asas yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan dapat berjalan seiring dan seimbang dengan UUD NRI 1945, yang menjadi norma hukum tertinggi di negara ini.
Ciri-Ciri Konvensi Ketatanegaraan di Indonesia
Sejumlah ciri khas membedakan konvensi ketatanegaraan di Indonesia.
Pertama, bersifat tidak tertulis, menjadikannya suatu norma yang bersifat lebih fleksibel dan dapat berkembang sesuai dengan dinamika perubahan zaman.
Kedua, bersifat mengikat secara moral, meskipun tidak secara hukum, memberikan landasan etis bagi tindakan pemerintah dan lembaga-lembaga negara.
Syarat-syarat Penting Konvensi Ketatanegaraan
Untuk dapat diakui sebagai konvensi ketatanegaraan, terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi. Pertama, diakui oleh masyarakat sebagai norma yang diterima dan dihormati.
Kedua, telah berlangsung secara konsisten dalam praktik ketatanegaraan. Ketiga, memberikan panduan atau aturan tidak tertulis yang dijadikan pegangan oleh pemerintah dan lembaga-lembaga negara.
Contoh Konkret Konvensi Ketatanegaraan di Indonesia
Beberapa contoh konkret konvensi ketatanegaraan di Indonesia mencakup konsensus politik dalam proses pembentukan undang-undang, penanganan konflik antar lembaga negara dengan pendekatan dialogis, dan pengakuan atas hak-hak masyarakat adat.
Semua contoh ini menggambarkan bagaimana konvensi ketatanegaraan menjadi perekat harmonisasi dalam kerangka hukum Indonesia.
Kesimpulan
Dalam konteks hukum Indonesia, konvensi ketatanegaraan bukan hanya sekadar elemen tambahan, tetapi fondasi yang menguatkan landasan hukum negara.
Keseimbangan antara norma tak tertulis dan hukum tertulis adalah kunci utama dalam memastikan keberlanjutan dan keadilan dalam sistem hukum nasional.
Oleh karena itu, pemahaman mendalam tentang peran sentral konvensi ketatanegaraan menjadi esensial untuk membangun fondasi hukum yang kuat dan adaptif di Indonesia.
Semoga ulasan bagaimana kedudukan konvensi ketatanegaraan dalam sistem norma yang berlaku di Indonesia diatas bermanfaat bagi sahabat semua.
Terimakasih.
